TATA KELOLA

Home > Tentang Kami > Tata Kelola

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Dalam rangka pemenuhan dan penerapan tata kelola di Perusahaan, dengan ini PT NH Korindo Sekuritas Indonesia membuat suatu Pedoman Kerja Direksi. Adapun pedoman kerja tersebut adalah sebagai berikut:

TUJUAN

  • Untuk memberikan pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab, serta wewenang anggota Direksi dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan peran dan fungsinya, agar pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien tercipta
  • Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, termasuk nilai-nilai etika yang berlaku

KEANGGOTAAN

  1. Anggota Direksi diangkat, dan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya habis berdasarkan RUPS.
  2. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yaitu:
  1. Seorang Presiden Direktur; dan
  2. 2 (dua) orang Direktur

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

  1. Direksi bertanggung jawab menjalankan dan mengurus Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan
  2. Setiap anggota Direksi wajib mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan menjalankan kewajibannya dengan itikad baik.
  3. Dalam mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, Direksi diwakili oleh Presiden Direktur bersama-sama dengan 1 (satu) Direktur yang dicalonkan oleh pemegang saham mayoritas
  4. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, karena alasan apapun, tanpa perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur  dan Direktur yang dicalonkan oleh pemegang saham mayoritas dan sebagaimana disetujui oleh mayoritas anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi untuk mewakili Perseroan.
  5. Direksi wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut ini
  1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
  2. Mendirikan Usaha Baru

Melakukan perbuatan hukum untuk membeli, menjual, atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, serta menjadikan dan mengikat Perseroan sebagai penjamin, kecuali untuk tindakan diatas.

 

 

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka pemenuhan dan penerapan tata kelola di Perusahaan, dengan ini PT NH Korindo Sekuritas Indonesia membuat suatu Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Adapun pedoman kerja tersebut adalah sebagai berikut:

TUJUAN

  • Untuk memberikan pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab, serta wewenang anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan peran dan fungsinya, agar pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien tercipta.
  • Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, termasuk nilai-nilai etika yang berlaku.

 

KEANGGOTAAN

  1. Anggota Dewan Komisaris diangkat, dan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya habis berdasarkan RUPS.
  2. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota, yang mana salah satu diantara mereka akan diangkat sebagai Presiden Komisaris

TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

  1. Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi
  2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan menjalankan kewajibannya dengan itikad baik.
  3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mecocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
  4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan memberikan pemberitahuan yang disertai alasan pemberhentian tersebut kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

 

 

KODE ETIK

PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emis Efek dan Perantara Pedagang Efek. Dalam menjalankan operasional Perusahaan PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia didukung oleh tenaga kerja yang berkompeten dan berkualitas di bidang Pasar Modal dan Industri keuangan.

Kode Etik merupakan panduan agar kita bertindak secara etis dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kode Etik ini menjelaskan standar-standar yang perlu kita patuhi dalam menjalankan nilai-nilai Perusahaan, begitu juga dengan Undang-Undang, peraturan, dan kebijakan tertentu yang terkait.

Dengan mengetahui dan mematuhi Kode Etik, kita turut berperan dalam menjaga dan membangun kepercayaan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk rekan kerja, nasabah, mitra bisnis dan pemegang saham.

Kegagalan untuk mematuhi Kode Etik dan kebijakan Perusahaan dapat menimbulkan konsekuensi fatal bagi Perusahaan dan orang-orang yang terlibat. Selain berpotensi merusak reputasi Perusahaan, perilaku yang melanggar Kode Etik dapat juga melanggar hukum.

Pelanggaran Kode atau kebijakan Perusahaan dapat menyebabkan tindakan indisipliner, sampai dengan, dan termasuk, pemutusan hubungan kerja. Apabila perlu, Perusahaan juga dapat melimpahkan kasus ke pejabat berwenang, yang dapat menjadi tanggung jawab pribadi bagi individu yang terlibat

INTEGRITAS BAGI KARYAWAN

  • Memilik rasa hormat dalam lingkungan kerja
  • Bertanggung jawab atas pekerjaan dan berperilaku jujur dalam melaksanakan pekerjaan.
  • Mematuhi dan mentaati Peraturan Perusahaan serta Standar Operasional Perusahaan yang berlaku.
  • Menjaga dan membina hubungan kerja antar karyawan yang baik.
  • Tidak melanggar atau bertindak melawan hukum yang berakibat pada konsekuensi hukum seperti tindakan Korupsi dan obat-obat terlarang
  • Tidak memiliki perilaku yang menyimpang dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur.

INTEGRITAS BAGI PERUSAHAAN

  • Melindungi Aset Perusahaan.
  • Menggunakan teknologi perusahaan secara tepat.
  • Pemisahan media sosial perusahaan dengan Pribadi
  • Pengelolaan informasi perusahaan secara baik dan benar
  • Menghindari adanya benturan kepenting (conflict of Interest) of the company.

 

 

FUNGSI DAN KEBIJAKAN RISK MANAGEMENT

Dalam menjalankan operasional perusahaan PT. NHKSI menerapkan kebijakan pengendalian resiko terhadap kegiatan usaha yang dilaksanakan. Kebijakan pengendalian resiko NHKSI yang dilakukan oleh fungsi Risk Management dapat mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin akan timbul antara lain:

1.        Resiko Kredit

Dimana resiko yang muncul akibat adanya kegagalan nasabah dalam membayarkan kewajibannya sehinggga diperlukan pengawasan dari waktu kewaktu oleh fungsi Risk Management agar resiko ini dapat diatasi dengan baik.

2.        Resiko Penyelesaian

Dimana resiko yang muncul akibat adanya kegagalan nasabah atau counter party dalam penyelesaian transaksi sehinggga diperlukan pengawasan lebih ketat oleh fungsi Risk Management antara lain seperti kepastian kecukupan dana dan atau saham serta jaminan.

3.        Resiko Pasar

Risiko ini timbul dikarenakan antara lain pergerakan tingkat bunga, nilai tukar mata uang, atau harga efek yang berlaku di pasar dimana fungsi risk management harus mempertimbangkan pengelolan kurs di Perusahaan.

4.        Resiko Penjaminan Emisi

Di dalam kegiatan penjaminan emisi dan distribusi, risiko issuer ini juga dapat timbul apabila Perusahaan tidak dapat menjual kepada investor/pembeli jumlah komitmen pembelian surat berharga dalam jangka waktu (holding period) yang telah ditentukan sebelumnya.

5.        Resiko Hukum

Risiko ini timbul akibat dari penselisihan antara Perusahaan dengan nasabah dan /atau pihak ketiga sehingga menggangu jalannya operasional perusahaan. Risk Management harus melakukan pengeleloan risiko terkait dengan transaksi nasabah dengan berkoordinasi dengan fungsi terkait 

Kebijakan yang dilakukan Risk Management NHKSI antara lain meliputi:

1)       menyusun dan memastikan pelaksanaan parameter batasan transaksi (trading limit) baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perusahaan;

2)       melakukan verifikasi bahwa rekening Efek nasabah telah dibuka dan disetujui oleh unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran;

3)       melakukan verifikasi sebelum melaksanakan pesanan dan/atau instruksi nasabah untuk memastikan ketersediaan dana dan/atau Efek dalam rekening Efek nasabah dalam rangka penyelesaian transaksi Efek tersebut;

4)       bagi nasabah yang tidak mempunyai rekening Efek di Perantara Pedagang Efek sebagaimana diatur dalam Undang-undang, melakukan verifikasi ketersediaan dana dan/atau Efek dilakukan dengan memastikan bahwa nasabah dimaksud telah membuat pernyataan tertulis dan

   5)       Pelaksanaan verifikasi terhadap rekening Efek dan ketersedian dana dan/atau Efek, dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik melalui sistem manajemen risiko Perantara Pedagang Efek yang terintegrasi.

Dalam menjalankan tugasnya fungsi Risk Management NHKSI membuat perencanaan yang menjadi pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas antara lain:

1.        Strategi Risk Management

Strategi ini dilakukan untuk memastikan potensi resiko telah dikelola dengan baik sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku dan peraturan perusahaan.

2.        Pemberian Limit Trading dan Prosedur

Risk Management NHKSI memiliki tugas melakukan prosedur dan penetapan Limit Trading, antara lain meliputi:

a.        Pemberian Trading Limit Nasabah dengan persetujuan Direksi dan credit Committee Perusahaan.

b.        Mengawasi pelaksanaan trading limit nasabah

c.        Melakukan tindakan (Mitigasi) atas resiko pemberian limit trading nasabah.

d.        Melakuan pemantauan rasio margin bagi nasabah marjin

e.        Mengawasai dan membuat laporan margin call nasabah dan penyelesaian transaksi nasabah.

f.         Melakukan Force Sell atas saham Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.        Sumber Daya Manusia Risk Mangement

Fungsi Risk Managemnt NHKSI berada dibawah Direksi dan memiliki 1 (satu) Head Risk Management yang dibantu oleh 2 (dua) orang staff. Dimana para karyawan yang bekerja pada Fungsi Risk Management diwajibkan memiliki Ijin yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 

 

KEBIJAKAN KEPATUHAN DAN AUDIT INTERNAL

  1. KEPATUHAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha PT. NHKSI  didukung oleh fungsi kepatuhan. Dimana Fungsi kepatuhan ini bersifat Independen dari Fungsi lainnya yang memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk antara lain:

  1. mengidentifikasi kebijakan, prosedur operasi standar, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perantara Pedagang Efek;
  2. menyusun kebijakan dan prosedur tugas pokok dan fungsi unit kepatuhan;
  3. memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar;
  4. memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai perizinan;
  5. memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan pegawai;
  6. memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai pengendalian internal;
  7. memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme;
  8. memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai perdagangan Efek
  9. melakukan penanganan dan pengadministrasian pengaduan nasabah dengan wajib memiliki mekanisme khusus untuk menangani dan menindaklanjuti pengaduan tertulis dari nasabah (internal dispute resolution).
  10. melakukan pengawasan rencana kelangsungan usaha (business continuity plan);
  11. menyampaikan laporan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, dan laporan secara insidental kepada dewan komisaris dan/atau direksi; dan
  12. menyediakan bantuan dan/atau melakukan pelatihan kepada pegawai pada unit kerja yang menjalankan fungsi-fungsi lain dalam rangka memenuhi kepatuhan fungsi dimaksud terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
  13. Melakukan rekonsiliasi efek dan atau dana sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

 

  1. INTERNAL AUDIT

PT NHKSI juga memiliki Fungsi Internal Audit yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

  1. Melakukan pemeriksaan dan pengecekan atas kegiatan operasional fungsi-fungsi yang ada di Perusahaan.
  2. Menyusun rencana audit tahunan baik marjin atau audit operasional.
  3. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
  4. Memantau, menganalisa dan melaporkan hasil tindaklanjut perbaikan atas temuan audit.
  5. Melakukan koordinasi dengan Eksternal Auditor terkait pemeriksaan rutin atau insidentil.
  6. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

 

 

KEBIJAKAN PELAPORAN PELANGGARAN

Guna menunjang pelaksanaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), diperlukan adanya kebijakan pelaporan pelanggaran di PT NH Korindo  Sekuritas Indonesia.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia menerapkan standar dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  karyawan dapat menyampaikan laporan pelanggaran sesuai dengan prinsip penanganan pelaporan, yaitu:

  1. Penanganan pelaporan wajib berdasarkan fakta dan/atau bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
  2. Informasi dan data yang disampaikan sesuai fakta dan berkaitan dengan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Perusahaan
  3. Koordinasi antar fungsi terkait agar  mendapatkan informasi tambahan terkait tindakan dan/atau dugaan yang dilaporkan
  4. Penanganan dilakukan secara tepat, cepat, dan terarah
  5. Penyelidikan dan penanganan wajib dilakukan berdasarkan mekanisme atau prosedur dan terbuka
  6. Pelaporan kepada pihak berwenang yang berakibat pada konsekuensi hukum bagi Pelanggar.
  7. Azas praduga tak bersalah Penanganan pelaporan mengacu pada azas praduga tak bersalah

Setiap pelaporan dapat disampaikan kepada divisi Kepatuhan melalui email compliance@nhsec.co.id dengan melampirkan bukti-bukti terkait. Seluruh laporan pelanggaran yang masuk, wajib ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan lebih lanjut

 

 

STRUKTUR ORGANISASI